Pada hari Jumat, 10 April 2026, sekitar 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) Zona V Jawa Timur-Bali melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur. Aksi ini merupakan ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap lemah dan tidak transparan, terutama dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menimpa warga sipil.
Desakan untuk Penegakan Hukum yang Lebih Baik
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa bergerak dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menuju kantor DPRD Jatim, membawa berbagai tuntutan yang menggarisbawahi lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut. Mereka menginginkan adanya transparansi dalam proses hukum, serta menyoroti dugaan kelalaian aparat dalam menangani kasus-kasus yang serius, yang berujung pada ketidakadilan bagi masyarakat.
Menyoroti Kasus Kekerasan dan Kelalaian Aparat
BEM PTMAI Zona V menyatakan bahwa aksi protes ini merupakan hasil dari konsolidasi gerakan mahasiswa lintas kampus sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa penting yang terjadi. Mereka memperhatikan adanya pola kekerasan yang sistematis serta pengabaian terhadap hak-hak warga sipil.
Beberapa kasus yang menjadi perhatian utama antara lain:
- Penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia, Andrie Yunus.
- Kematian seorang ibu di Kalideres akibat iring-iringan kendaraan militer.
- Insiden peluru nyasar di Gresik yang mengakibatkan cedera pada seorang pelajar SMP.
- Dugaan intimidasi terhadap keluarga korban dari kasus-kasus ini.
Mahasiswa menilai bahwa negara belum optimal dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada para korban. Mereka merasa perlu adanya tindakan konkret yang transparan dalam penyelesaian kasus-kasus ini.
25 Tuntutan untuk DPRD Jawa Timur
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan 25 tuntutan kepada DPRD Jawa Timur. Tuntutan ini mencerminkan keinginan mereka untuk melihat adanya perubahan signifikan dalam penegakan hukum, yang mencakup:
- Desakan untuk melakukan pengusutan tuntas secara transparan.
- Penolakan terhadap praktik impunitas di kalangan aparat.
- Panggilan untuk mengadili semua pelaku melalui peradilan umum.
- Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen oleh Presiden.
- Investigasi oleh Komnas HAM dan reformasi sistem peradilan militer agar lebih terbuka dan akuntabel.
Mahasiswa berpendapat bahwa langkah-langkah ini adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Mereka menekankan bahwa transparansi dalam penegakan hukum adalah hak setiap warga negara.
Pentingnya Transparansi dalam Penegakan Hukum
Transparansi dalam penegakan hukum menjadi isu yang semakin mendesak. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia ditangani. Dalam konteks ini, BEM PTMAI menyerukan agar DPRD Jawa Timur tidak hanya mendengar aspirasi mahasiswa, tetapi juga mengambil tindakan yang tegas.
Dalam pandangan mahasiswa, ketidaktransparanan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan kerusuhan di masyarakat.
Implikasi Sosial dari Kurangnya Penegakan Hukum
Ketika penegakan hukum tidak berjalan secara transparan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu-individu yang menjadi korban. Seluruh masyarakat akan merasakan dampak negatif dari situasi ini, seperti meningkatnya ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat hukum untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas.
Menjaga Keadilan Sosial Melalui Aksi Kolektif
Aksi kolektif mahasiswa ini mencerminkan betapa pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keadilan sosial. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerus estafet kepemimpinan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Dengan menggalang suara dan menuntut keadilan, mereka berkontribusi dalam mendorong sistem hukum yang lebih baik.
Pergerakan seperti ini juga menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu sosial, dan mereka siap untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hal ini menjadi harapan bagi masa depan yang lebih baik, di mana keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum menjadi prioritas utama.
Peran Pemerintah dalam Menjawab Tuntutan Mahasiswa
Pemerintah dan lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk merespons tuntutan mahasiswa dengan serius. Tindakan yang diambil harus mencerminkan keseriusan dalam menangani masalah yang dihadapi. Dialog terbuka antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai solusi yang konstruktif.
Harapannya, dengan adanya kerjasama yang baik, penegakan hukum yang transparan dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan yang sesungguhnya.